Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati dalam agenda Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2025). Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati meminta Kementerian BUMN untuk lebih berani menetapkan target kinerja yang lebih tinggi dalam pengelolaan aset BUMN. Pinta ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2025).

Dirinya juga menyoroti target pertumbuhan aset Pengelolaan Usaha Milik Negara (PUM) yang menurutnya terlalu rendah. “Target untuk 2026 hanya 3,26 persen. Kenapa tidak berani menaruh target lebih tinggi supaya semua bekerja lebih keras lagi? Saya yakin ini bisa tercapai karena juga dikelola oleh Danantara,” ujar Sadarestuwati.

Ia juga meminta Wakil Menteri BUMN yang merangkap COO Danantara Dony Oskaria untuk mempercepat upaya peningkatan aset agar target tersebut tidak hanya tercapai, tetapi dapat dilampaui. Ia juga turut menyinggung minimnya anggaran Kementerian BUMN di APBN.

Meski demikian, Sadarestuwati menegaskan BUMN tetap harus menjalankan tugas penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. “Walaupun anggaran APBN untuk BUMN kecil, tapi BUMN tidak boleh meninggalkan peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, dirinya mengungkapkan kekhawatirannya atas lemahnya daya beli masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut tampak dari pasar tradisional yang kini cepat tutup dan mal yang tidak lagi ramai. “Ini menunjukkan ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja,” ujarnya.

Sebab itu, ia mendorong BUMN terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan. “Banyak ibu-ibu sekarang harus membantu ekonomi keluarga karena suaminya kena PHK. BUMN bisa fasilitasi pelatihan menjahit, hidroponik, atau peternakan agar mereka tetap bisa produktif dari rumah,” katanya.

Legislator dari Jawa Timur itu juga menyinggung soal harga gabah dan beras yang tidak seimbang. Mengetahui isu ini, ia meminta pemerintah memastikan harga beras di tingkat konsumen disesuaikan agar tidak memberatkan rakyat, sekaligus memastikan Bulog tidak hanya menyimpan stok tetapi mendistribusikannya ke pasar. (um/aha)